Senin, 21 Desember 2020
Minggu, 22 November 2020
WEBINAR - Status Hukum Atas Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kuni...
WEBINAR - Status Hukum Atas Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kuni...
Kamis, 19 November 2020
Prabu Siliwangi Ada Delapan bukan Satu
Prabu Siliwangi adalah gelar untuk raja-raja Sunda. Ada delapan raja Sunda yang menyandang gelar itu.
Oleh Hendri F. Isnaeni | 22 Jun 2017
Prabu Siliwangi telah menjadi identitas orang Sunda. Mereka meyakini bahwa Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, raja Kerajaan Pajajaran. Namun, Prof. Dr. Ayatrohaedi, arkeolog, ahli bahasa, peneliti sejarah Sunda, dan guru besar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, punya pendapat berbeda mengenai jati diri Prabu Siliwangi. Dia juga meluruskan bahwa nama kerajaan yang benar adalah Sunda sedangkan Pajajaran, lengkapnya Pakwan Pajajaran, adalah ibukotanya.
Ayat memiliki pendapat bertentangan setelah meneliti Naskah Wangsakerta dari Cirebon sejak akhir tahun 1970-an. Naskah berbahasa Cirebon ini ditulis selama 21 tahun (1677-1698) dengan aksara Jawa dan tebal tiap buku atau jilid sekitar 200 halaman. Para penyusunnya mengatakan bahwa Naskah Wangsakerta adalah “buku induk” riwayat Nusantara untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mengetahui riwayat dan kisah tanah kelahiran dan para leluhur mereka.
“Dalam kaitannya dengan tokoh Prabu Siliwangi, naskah itu bagiku merupakan pembuka jalan untuk memasuki kegelapan mengenai tokoh itu,” kata Ayat dalam memoarnya, 65=67: Catatan Acak-acakan dan Cacatan Apa Adanya.
Menurut naskah itu, kata Ayat, sebenarnya tidak ada raja Sunda bernama Prabu Siliwangi. Nama itu hanyalah julukan bagi raja-raja Sunda yang menggantian Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Prabu Wangi sendiri nama sebenarnya adalah Prabu Linggabhuwana atau dalam Carita Parahiyangan disebut Prabu Maharaja.
Julukan Prabu Wangi diberikan kepadanya oleh rakyatnya karena ketegarannya mempertahankan martabat Sunda ketika, akibat kelicikan Mahapatih Gajah Mada, bersama semua pengiring, pengawal, dan putrinya yang cantik jelita, Dyah Pitaloka, gugur dalam pertempuran melawan Majapahit pada 1357. Julukan itu sebagai penghormatan terhadap semua jasa dan pengabdian sang raja sehingga namanya menjadi wangi atau harum.
“Lalu, raja-raja sesudahnya dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang maksudnya asilih prabu wangi atau ‘menggantikan Prabu Wangi’,” kata Ayat.
Ada berapa raja Sunda yang menggantikan Prabu Wangi? Menurut Ayat, Naskah Wangsakerta dan Carita Parahiyangan mencatat jumlah yang sama, yaitu delapan raja. “Di sinilah aku berbeda paham dengan sejawat peneliti sejarah Sunda. Mereka hanya mengakui Sri Baduga Maharaja (1482-1521) sebagai Prabu Siliwangi, sementara aku mengakui ada delapan orang raja berjuluk Prabu Siliwangi. Sama dengan kepercayaan orang Jawa yang menganggap bahwa ada lima raja bernama Prabu Brawijaya,” kata Ayat.
Gelar Prabu Siliwangi tidak disematkan pertama kepada Mangkubumi Bunisora yang memegang tampuk pemerintahan ketika kakaknya, Prabu Linggabhuwana berada dan gugur di Bubat. Sebagai adik yang menjabat mangkubumi atau perdana menteri, Bunisora tidak dianggap sebagai pengganti Linggabhuwana karena Naskah Wangsakerta selalu menyatakan dia sebagai “raja penyelang.” Dia memegang pemerintahan karena rajanya bepergian.
Para peneliti Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja sebagai raja Sunda terbesar. Namun, Ayat mempertanyakan: mungkinkah Sri Baduga Maharaja dapat disebut sebagai raja terbesar dan masih sempat meluaskan wilayahnya, sementara itu dia harus menghadapi pasukan Islam dari Demak dan Cirebon? Bukankah untuk mempertahankan dirinya saja, dia harus mencari bantuan kepada Portugis yang menduduki Malaka sejak tahun 1511. Dari semua pengganti Prabu Wangi, dia yang kedua lamanya dalam memerintah selama 39 tahun (1482-1521). Namun, tidak mengalahkan Niskala Wastukancana yang berkuasa selama 104 tahun (1371-1475).
Selain sebagai raja terbesar, para peneliti sejarah Sunda juga menyebut Sri Baduga Maharaja sebagai raja terakhir. Ayat kembali mempertanyakan: bukankah Kerajaan Sunda baru runtag (runtuh) tahun 1579, 58 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal? Sedangkan Naskah Wangsakerta menyebut bahwa raja Sunda terakhir adalah Suryakancana atau dalam Carita Parahayiangan bernama Nu Siya Mulya yang memerintah selama 12 tahun (1567-1579).
“Dengan mengikuti Naskah Wangsakerta berarti raja terbesar adalah Niskala Wastukancana sebagai Prabu Siliwangi I sedangkan raja terakhir adalah Suryakancana yang berjuluk Prabu Siliwangi VIII,” kata Ayat.
Ayat menyadari tidak mudah mengubah pendapat orang. Hingga sekarang pun barangkali masih banyak yang mengamini pendapat bahwa Prabu Siliwangi hanya seorang raja yaitu Sri Baduga Maharaja. “Baru mereka yang mendalami sumber sejarah secara lebih daria (sungguh-sungguh) yang mulai menerima pendapatku. Tidak apa,” kata Ayat.
Selasa, 20 Maret 2012
"SANDI SILIWANGI"
Lain kula teu nyoara ka Balarea
Lain kula teu miara ka Ki Sunda
Lain kula teu nyiar ka Salira
Lain kula teu mirosea ka Nagara
Lain kula teu walakaya dina Mangsa
Lain kula teu nyatria di medan laga
Lain kula teu nyaah kanu lara
Lain kula teu mercaya kanu kumawula
Lain kula teu bisa mawa balad pakeun jaya
Tapi,
Sandi Sunda kudu nincak dina wayah
Nurut Mangsa sinembah pinasti nu Kawasa
Sabab Jaya lain udagan
Sabab Meunang lain kahayang
Silih Wawangi Kaparamartaan
Walatra papada Manusa Sunda
Lain Sunda sarubak jamang
Sunda sadu santa budi
Sunda Sandi Siliwangi
Sunda Sabuwana
Suci Sabuwana, ngadeg jagat Kamanusan
"GN-Ika kartika Caka Sunda"
Lain kula teu miara ka Ki Sunda
Lain kula teu nyiar ka Salira
Lain kula teu mirosea ka Nagara
Lain kula teu walakaya dina Mangsa
Lain kula teu nyatria di medan laga
Lain kula teu nyaah kanu lara
Lain kula teu mercaya kanu kumawula
Lain kula teu bisa mawa balad pakeun jaya
Tapi,
Sandi Sunda kudu nincak dina wayah
Nurut Mangsa sinembah pinasti nu Kawasa
Sabab Jaya lain udagan
Sabab Meunang lain kahayang
Silih Wawangi Kaparamartaan
Walatra papada Manusa Sunda
Lain Sunda sarubak jamang
Sunda sadu santa budi
Sunda Sandi Siliwangi
Sunda Sabuwana
Suci Sabuwana, ngadeg jagat Kamanusan
"GN-Ika kartika Caka Sunda"
Kamis, 24 Maret 2011
PRESS REALEASE SAWALA LUHUNG RAHAYAT TATAR SUNDA
NGAHUDANG SABILULUNGAN, NGAJAGA KAUTUHAN NKRI
(Gempungan Rahayat Jawa barat dalam menata ulang kebersamaan dan keberagaman spiritualitas demi tegaknya ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika).
Masyarakat Jawa Barat adalah bagian dari NKRI yang memiliki filosofi hidup Silih Asih-Silih Asah-Silih Asuh. Masyarakat Jawa Barat yang notabene dominan masyarakat suku Sunda dengan budayanya yang santun dan beradab sangat kental dengan nuansa kehidupan yang HARMONIS dalam sistem sosial dan budaya perilaku masyarakatnya, yang ditopang oleh masih adanya kehidupan masyarakat-masyarakat adat yang kukuh dalam mempertahankan, mengembangkan dan menjaga warisan tradisi luhur Kasundaan. Sebagai bagian NKRI, masyarakat Jabar akhir-akhir ini mengalami dampak dinamika politik yang bernuansa pada adanya realita potensi "konflik vertikal dan horizontal", terutama konflik dalam perbedaan persepsi dan pemahaman dalam perbedaan faham keagamaan dan keragaman dana keyakinan. Sebagian besar masyarakat komunitas yang terdiskreditkan atau terdiskriminasi dengan cara-cara anarkis dan intimidasi serta agitasi oleh kelompok fundamentalis juga oleh adanya kebijakan Pemda Jabar yang memperkeruh suasana, dan dibantu aparat militer baik secara langsung mapun tidak langsung, hidup dan berkembang di Jawa Barat dan Banten. Konflik disebabkan oleh perbedaan persepsi dengan tindakan kekerasan dan intimidasi politik dari kebijakan Pemda Jabar tersebut akhirnya langsung atau tidak langsung berdampak pada ketidaktentraman kehidupan yang damai di masyarakat Jawa barat. Alih-alih aparat militer dan Gubernur jabar serta aparat pemda seharusnya menjadi pelindung masyarakat tanpa melihat latar belakang golongan atayu kelompok, malah menjadi pemicu kondisi masyarakat Jawa Barat menjadi penuh rasa ketidaknyamanan, serba khawatir, serba curiga dan tidak damai.
Pemicu yang dimaksud adalah adanya Pergub Jabar No 12 tahun 2011 tentang pelarangan Ahmadiyah yang ditengarai adalah sebagai "kecerobohan Gubernur Jabar dan sikap kesewenang-wenangan yang latah dan INSKONTITUSIONAL dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945". Kondisi kongkrit lain yang sangat merugikan bahkan "menampar citra kultur masyarakat Jawa Barat yang memiliki budaya luhur Sunda dan menjungjung tinggi Simbol Prabu Siliwangi, tetapi simbol Siliwangi telah dicoreng oleh Kodam III Siliwangi (Pangdam III Siliwangi Moeldoko) yang langsung atau tidak langsung mendukung dan membantu sosialisasi Pergub No 12 tahun 2011 tersebut. Indikasi ini menyiratkan bahwa TNI Siliwangi sudah tidak berpihak pada Ideologi Pancasila yang dikukuhkan dalam Sapta marga TNI. Dan Kodam Siliwangi telah ingkar dari nilai Luhur Siliwangi yang mengemban amanat Silih Asih-Silih Asah dan Silih Asuh untuk membela rakyat (lemah).
Seruan komponen masyarakat Jawa Barat yang peduli akan ke-SABILULUNGAN atau keharmonisan dalam keragaman budaya, keyakinan, golongan, etnis dan status sosial lainnya, terutama dalam hal ini kebersamaan dalam menerima perbedaan keyakinan dan persepsi pemahaman keyakinan yang berbeda selama itu semua ada dalam kerangka menjunjung tinggi Ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945. Artinya polemik Pergub Jabar No 12 tahun 2011 dan sikap Kodam III Siliwangi yang terlalu ikut campur tangan terlalu jauh dalam Hak Asasi Manusia dalam berkeyakinan harus DISIKAPI oleh semua komponen masyarakat dengan cara NGAGEUINGKEUN para petinggi elite Jabar tersebut dengan pernyataan sikap yang arif dan bijaksana.
Pernyataan Sikap :
1. Mempertahankan jati diri bangsa yang teguh dalam mengimplementasikan ideologi
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2. Pergub Jabar No 12 tahun 2011 dianggap sebagai akselerator ketidaktentraman
kehidupan masyarakat di Jawa Barat dan Banten (dimana terdapat kebudayaan dominan
Sunda)
3. Langkah Kodam III Siliwangi atas keikutsertaanya pada Pergub dimaksud di atas
dianggap sebagai langkah MUNDUR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Mengusung dan memperteguh Nilai-nilai Luhur budaya Sunda dan "mengecam keras"
Pergub no 12 tahun 2011 dan sikap Pangdam III Siliwangi, bukan bermaksud
mencampuri perbedaan persepsi yang berkembang di dalam perbedaan paham keyakinan
di masyarakat, tetapi justru ingin mengingatkan semua pihak yang berselisih agar
proporsional menempatkan persoalan :
1. TNI harus berdiri diatas semua kalangan, golongan dan warga negara baik lintas
agama/keyakinan, suku, dan sebagainya sejauh berorientasi pada Ideologi Pancasila
dan spirit Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka mempertahankan NKRI
2. Perlu ada sikap tegas dari Pemerintah Pusat atau Mahkamah Konstitusi untuk
meninjau ulang semua perda, pergub dan Keputusan lainnya yang dibuat oleh para
pejabat berwenang dari pusat sampai daerah yang bersifat diskriminatif dan
berindikasi melanggar HAM serta mengganggu Kerukunan antar Umat Berkeyakinan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. Perlunya pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam
nilai-nilai kearifan lokal atau Indigenous Knwoledge budaya suku-suku dab sub
suku bangsa Nusantara dalam upaya membentuk karakter manusia Indonesia dan
generasi penmerus bangsa yang "BERKARAKTER KUAT AKAN JIWA PATRIOTIS KEBANGSAAN"
Untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI agar selalu menyelesaikan masalah dengan prinsip norma dan nilai luhur budaya Sunda yang berkembang di tatar Sunda yaitu HERANG CAINA-BEUNANG LAUKNA ( duduk bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan didasari itikad baik, hati bersih dan pikiran kebaikan agar didapatkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak) KALAYAN NYELESEYKEUN PERKARA KU CARA SIKAP ANU LANDUNG KANDUNGAN LAER AISAN (mengambil kebijakan dengan penuh kearifan dan bijaksana penuh pertimbangan).
Yang perlu untuk tidak dilupakan adalah 3 (tiga) tahun sudah berlalu kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyodorkan 7 komitmen moral jika terpilih. Jika dalam jangka waktu tiga tahun komitmen itu tidak terwujud, siap mundur dari jabatannya.
Ketujuh komitmen moral tersebut adalah :
1. menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun
2. membebaskan SPP dan pemberian bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, serta
penambahan gaji guru negeri dan swasta dengan anggaranRp 200 miliar/tahun
3. meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas
harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun
4. pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar
5. pengalokasian dana khusus sebesar Rp 50 miliar setiap tahun untuk operasi pasar
bila harga sembako naik
6. pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan lansia
sebesar Rp 50 miliar/tahun
7. mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha
Akhirnya, kita patut bertanya pada kondisi yang ada. Apakah ini sebagai bagian dari skenario pengalihan issue? karena kebijakan politik Gubernur Jawa Barat nyata-nyata tidak memiliki kearifan lokal dan tidak menjawab komitmen moral yang dicanangkan.
SAWALA LUHUNG RAHAYAT TATAR SUNDA NGAJAGA NANJEURNA PANCASILA, KONSTITUSI UUD 1945 PIKEUN KAUTUHAN NKRI
(Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda, Forum Berlian, Rumah Kaum Muda, IMA AMS, Keluarga Mahasiswa Bandung Forum Muda Bandung, Garda Pasundan, GPPK, Pemuda Pancasila, IPK, GAMKI, Gema Kosgoro, KIM Jabar, Pasundan Asih, Sapma PP, PRI, Format Jabar)
Gedung Indonesia Menggugat Bandung, 23 Maret 2012
(Gempungan Rahayat Jawa barat dalam menata ulang kebersamaan dan keberagaman spiritualitas demi tegaknya ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika).
Masyarakat Jawa Barat adalah bagian dari NKRI yang memiliki filosofi hidup Silih Asih-Silih Asah-Silih Asuh. Masyarakat Jawa Barat yang notabene dominan masyarakat suku Sunda dengan budayanya yang santun dan beradab sangat kental dengan nuansa kehidupan yang HARMONIS dalam sistem sosial dan budaya perilaku masyarakatnya, yang ditopang oleh masih adanya kehidupan masyarakat-masyarakat adat yang kukuh dalam mempertahankan, mengembangkan dan menjaga warisan tradisi luhur Kasundaan. Sebagai bagian NKRI, masyarakat Jabar akhir-akhir ini mengalami dampak dinamika politik yang bernuansa pada adanya realita potensi "konflik vertikal dan horizontal", terutama konflik dalam perbedaan persepsi dan pemahaman dalam perbedaan faham keagamaan dan keragaman dana keyakinan. Sebagian besar masyarakat komunitas yang terdiskreditkan atau terdiskriminasi dengan cara-cara anarkis dan intimidasi serta agitasi oleh kelompok fundamentalis juga oleh adanya kebijakan Pemda Jabar yang memperkeruh suasana, dan dibantu aparat militer baik secara langsung mapun tidak langsung, hidup dan berkembang di Jawa Barat dan Banten. Konflik disebabkan oleh perbedaan persepsi dengan tindakan kekerasan dan intimidasi politik dari kebijakan Pemda Jabar tersebut akhirnya langsung atau tidak langsung berdampak pada ketidaktentraman kehidupan yang damai di masyarakat Jawa barat. Alih-alih aparat militer dan Gubernur jabar serta aparat pemda seharusnya menjadi pelindung masyarakat tanpa melihat latar belakang golongan atayu kelompok, malah menjadi pemicu kondisi masyarakat Jawa Barat menjadi penuh rasa ketidaknyamanan, serba khawatir, serba curiga dan tidak damai.
Pemicu yang dimaksud adalah adanya Pergub Jabar No 12 tahun 2011 tentang pelarangan Ahmadiyah yang ditengarai adalah sebagai "kecerobohan Gubernur Jabar dan sikap kesewenang-wenangan yang latah dan INSKONTITUSIONAL dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945". Kondisi kongkrit lain yang sangat merugikan bahkan "menampar citra kultur masyarakat Jawa Barat yang memiliki budaya luhur Sunda dan menjungjung tinggi Simbol Prabu Siliwangi, tetapi simbol Siliwangi telah dicoreng oleh Kodam III Siliwangi (Pangdam III Siliwangi Moeldoko) yang langsung atau tidak langsung mendukung dan membantu sosialisasi Pergub No 12 tahun 2011 tersebut. Indikasi ini menyiratkan bahwa TNI Siliwangi sudah tidak berpihak pada Ideologi Pancasila yang dikukuhkan dalam Sapta marga TNI. Dan Kodam Siliwangi telah ingkar dari nilai Luhur Siliwangi yang mengemban amanat Silih Asih-Silih Asah dan Silih Asuh untuk membela rakyat (lemah).
Seruan komponen masyarakat Jawa Barat yang peduli akan ke-SABILULUNGAN atau keharmonisan dalam keragaman budaya, keyakinan, golongan, etnis dan status sosial lainnya, terutama dalam hal ini kebersamaan dalam menerima perbedaan keyakinan dan persepsi pemahaman keyakinan yang berbeda selama itu semua ada dalam kerangka menjunjung tinggi Ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945. Artinya polemik Pergub Jabar No 12 tahun 2011 dan sikap Kodam III Siliwangi yang terlalu ikut campur tangan terlalu jauh dalam Hak Asasi Manusia dalam berkeyakinan harus DISIKAPI oleh semua komponen masyarakat dengan cara NGAGEUINGKEUN para petinggi elite Jabar tersebut dengan pernyataan sikap yang arif dan bijaksana.
Pernyataan Sikap :
1. Mempertahankan jati diri bangsa yang teguh dalam mengimplementasikan ideologi
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2. Pergub Jabar No 12 tahun 2011 dianggap sebagai akselerator ketidaktentraman
kehidupan masyarakat di Jawa Barat dan Banten (dimana terdapat kebudayaan dominan
Sunda)
3. Langkah Kodam III Siliwangi atas keikutsertaanya pada Pergub dimaksud di atas
dianggap sebagai langkah MUNDUR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Mengusung dan memperteguh Nilai-nilai Luhur budaya Sunda dan "mengecam keras"
Pergub no 12 tahun 2011 dan sikap Pangdam III Siliwangi, bukan bermaksud
mencampuri perbedaan persepsi yang berkembang di dalam perbedaan paham keyakinan
di masyarakat, tetapi justru ingin mengingatkan semua pihak yang berselisih agar
proporsional menempatkan persoalan :
1. TNI harus berdiri diatas semua kalangan, golongan dan warga negara baik lintas
agama/keyakinan, suku, dan sebagainya sejauh berorientasi pada Ideologi Pancasila
dan spirit Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka mempertahankan NKRI
2. Perlu ada sikap tegas dari Pemerintah Pusat atau Mahkamah Konstitusi untuk
meninjau ulang semua perda, pergub dan Keputusan lainnya yang dibuat oleh para
pejabat berwenang dari pusat sampai daerah yang bersifat diskriminatif dan
berindikasi melanggar HAM serta mengganggu Kerukunan antar Umat Berkeyakinan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. Perlunya pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam
nilai-nilai kearifan lokal atau Indigenous Knwoledge budaya suku-suku dab sub
suku bangsa Nusantara dalam upaya membentuk karakter manusia Indonesia dan
generasi penmerus bangsa yang "BERKARAKTER KUAT AKAN JIWA PATRIOTIS KEBANGSAAN"
Untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI agar selalu menyelesaikan masalah dengan prinsip norma dan nilai luhur budaya Sunda yang berkembang di tatar Sunda yaitu HERANG CAINA-BEUNANG LAUKNA ( duduk bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan didasari itikad baik, hati bersih dan pikiran kebaikan agar didapatkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak) KALAYAN NYELESEYKEUN PERKARA KU CARA SIKAP ANU LANDUNG KANDUNGAN LAER AISAN (mengambil kebijakan dengan penuh kearifan dan bijaksana penuh pertimbangan).
Yang perlu untuk tidak dilupakan adalah 3 (tiga) tahun sudah berlalu kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyodorkan 7 komitmen moral jika terpilih. Jika dalam jangka waktu tiga tahun komitmen itu tidak terwujud, siap mundur dari jabatannya.
Ketujuh komitmen moral tersebut adalah :
1. menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun
2. membebaskan SPP dan pemberian bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, serta
penambahan gaji guru negeri dan swasta dengan anggaranRp 200 miliar/tahun
3. meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas
harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun
4. pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar
5. pengalokasian dana khusus sebesar Rp 50 miliar setiap tahun untuk operasi pasar
bila harga sembako naik
6. pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan lansia
sebesar Rp 50 miliar/tahun
7. mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha
Akhirnya, kita patut bertanya pada kondisi yang ada. Apakah ini sebagai bagian dari skenario pengalihan issue? karena kebijakan politik Gubernur Jawa Barat nyata-nyata tidak memiliki kearifan lokal dan tidak menjawab komitmen moral yang dicanangkan.
SAWALA LUHUNG RAHAYAT TATAR SUNDA NGAJAGA NANJEURNA PANCASILA, KONSTITUSI UUD 1945 PIKEUN KAUTUHAN NKRI
(Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda, Forum Berlian, Rumah Kaum Muda, IMA AMS, Keluarga Mahasiswa Bandung Forum Muda Bandung, Garda Pasundan, GPPK, Pemuda Pancasila, IPK, GAMKI, Gema Kosgoro, KIM Jabar, Pasundan Asih, Sapma PP, PRI, Format Jabar)
Gedung Indonesia Menggugat Bandung, 23 Maret 2012
Rabu, 23 Maret 2011
Panggeuing Pakeun Elite Pejabat Jabar
Akhir-akhir ieu polemik perbedaan persepsi kayakinan masarakat di masarakat Jawa Kulon nyaeta di wewengkon tatar Sunda rada aheng. kadang sok aya kajadian nu dianggap anarkis, intimidatif jeung inskonstitusional. Samalah aya kesan eta kalakuan kitu teh teu saeutik ngabalukarkeun potensi konplik boh anu sifatna "horizontal" jeung "vertikal". Ayana kawijakan pamarentahan di Jawa Barat boh tingkat provinsi atawa kabupaten anu pasalia jeung konstitusi Nasional, UUD 1945.
Ayana campur tangan pihak polisi boh militer anu kadang siga nu teu paham kana kondisi budaya masarakat Sunda anu pengkuh turta mibanda niley kaakur-rukunan dina perbedaan, teu saeutik ngabalukarkeun "seolah" ngarojong kana kawijakan-kawijakan pemda anu mengpar tina konsitusi bangsa Indonesia.
Masarakat Jawa Kulon, rahayat tatar Sunda, samemeh kabentuk pamarentahan kanagaraan kaasup provinsial tur distrik/kabupaten, geus ngawengku tatanan niley anu wijaksana dina nutaskeun sakur masalah sosial kalayan "herang caina beunang laukna". Lantaran para elite rahayat tatar Sunda harita tangtuna pageuh dina tetekon dasa pasanta katut parigeuingna. Teu saeutik mangsa bihari loba Pupuhu Elite Sunda anu "landung kandungan laer aisan" samemeh mutuskeun hiji perkara/masalah. Timbang-tinimbangan anu jero tur lantip pikir jembar manah eta teh dilantarankeun ulah aya balukar nu teu hade, utamana anu ngarugikeun masarakat/rahayat leutik.
Jadi kahareup, wayahna urang sakabeh rahayat tatar sunda, jawa kulon/jawa kulwan, kudu asak-asak nya ngejo dina milih pipamingpineun di Jawa Barat, ulah kabebenjokeun ku rupa, wandana, sok komo ku pangkat/status sosialna, sok komo parteyna, tapi leuwih poko ningali kumaha "laku lampahna, ules watekna, pola pikirna, jeung kapaduliana ka rahayatna nu teu pandang bulu, teu wiwilahan tapi ngauban, mayungan tur ngajaga katengtreman sakumna rahayatna. Utamana deui jaga, urang bisa boga pamingpin Ki Sunda teh anu enya-enya nanjeurkeun ajen inajen kamanusaan, kabangsaan, tur kayakinan kana kaagungan Nu Maha Murba ing Alam jagat sagemblengna.
Ayeuna jaman keur pahibut, nu mimiti pahibut ribut ti dapur, laju salembur, laju sanagara, sabab kalakuan "budak buncireung" hartina jalma-jalma elite anu korupsi, teu cukup jeung tara boga rasa "sukur" kanu Kagungan Cipta, Gusti Nu Maha Tunggal.
Jaman "SANGAR"..loba jalma nu "owah ku kayakinana"..loba jalma "owah ku harta bandana"..loba jalma "owah ku pangkat darajatna"...loba jalma "owah ku katurunanana/kamenakanana"..jeung sajabana.
Cenah, baris aya nu nyapih ku "budak angon" anu imahna di birit leuwi, pantona batu satangtung, ngangona ngangon kalakay jeung sajabana..jeung sajabana..Aya nu medar, eta teh ngandung harti yen "budak angon" teh lain sasaha, tapi saha bae anu bisa bener-bener jejem panceg pengkuh tur tigin dina kajembaran manah ngadegkeun jagat kamanusan, hartosna oge eta "budak agon" teh nyaeta manusa anu berperikamanusaan, anu bener-bener tekad-ucap katut lampahna sagaris, teu mengpar tina tetekon ajen inajen kamanusaan, teu boga sipat pasipatan sirik, pidik, munapek, jail, kaniaya, koret, anarkis, adigung adiguna, jeung pasipatan goreng sejena. aya teu nu kitu ayeuna? cuuung..ngacung !!!
Memang dina jaman "SANGAR" ataua "SAGALA SANGAR" ayeuna bisa kasebut jaman "EDAN loba nu GARELO".."gelo ku awewe, gelo ku harta banda, gelo ku pangkat, gelo ku darajat, gelo ku terah teureuh, gelo ku jabatan, gelo ku pamuji, jeung gelo-gelo liana...majar cenah mun urang teu milu "gelo" justru uarng teh nu kaasup "jalma gelo", kukituna teu saeutik kalobaan jalma kaasup pamingpin nagara urang loba nu milu "GARELO" da embung disebut "jalma gelo eta". Tah ieu nu kasebut " ikut arus nepi ka kabawa arus".
Ayeuna hese neangan pamingpin panutan urang Sunda anu bener-bener nangtung dina "BEBENERAN". Boh ti militerna, kaum rohaniwana, kaum politikusna, pajabat pamarentahana, jeung liana, sok komo para anggota (cenah) wakil rahayat mah (anggota dewan)..wawakil tapi leuwih beunghar batan anu ngawakilkeunana. Ti Presiden, Gubernur, bupati, walikota, camat, lurah/kades nepi ka RT/RW na aranglangka nu picontoeun nu bener, sok komo nu enya-enya ngabela ka rahayatna. Matak, ayeuna sigana geus wayahna "muntang ka sadagori" rahayat sakumna. Sabab, tatangkalan "pananggeuhan" mah geus beak ku hama nu geus "raregas" kari nungguan rungkadna ku jaman.
Boa enya, "budak angon teh" ayana dina "sadagori" eta. sanajan rahayat leutik asalna, tapi kuat dina "akar budaya bangsana, kuat dina adeg-adeg nu mandiri, tur kuat dina adeg-adeg ajen inajen kamanusaanana"..sinatria pilih tanding. sanajan 'sadagori' mah di handap, kaleyek, katincak, kakotoran, kahina samalah teu kapalire, tapi angger anteb "nanceb lemah, nanceb bumi pertiwi" nu ngandung maksud tetap "MIKANYAAH KA INDUNG NU NGANDUNG TUR INDUNG NU TEU NGAKANDUNG..BUMI PERTIWI SUNDA".
Sabab boga kasadaran, iwal ti manusa nu bakti indungna tur ngajen/hormat ka bapana (lemah cai jeung budayana) eta manusa geus boga kasadaran "kukuh pengkuh kana jangji" dikersakeun jadi hiji manusa nu ngabogaan cara jeung ciri bangsana", nu geus diguratkeun, dikudratkeun ku Hyang Cipta nu Ngersakeun.
Malsu budayana, lasut hirupna..malsu kamanusaanana, kasasar lampahna, malsu kabangsana, hianat kapribadiana...malsu ka rahayatna, sangsara batina dunya aheratna..malsu ka alam jeung lemah caina, marakayangan arwah akhirna...muga geura urang babarengan "hudang miajen deui kana jatidiri kabangsaanana."
Muga jaga, rentul-rentul kembang harepan Ki Sunda sing jaradi Sinatria tru Pamingpin rahayat nu sajati...dipicinta jeung micinta ka rahayat sakumna...
kontributor(C)I_Indrawardana
Maret, 24, 2011. Jatinangor
Ayana campur tangan pihak polisi boh militer anu kadang siga nu teu paham kana kondisi budaya masarakat Sunda anu pengkuh turta mibanda niley kaakur-rukunan dina perbedaan, teu saeutik ngabalukarkeun "seolah" ngarojong kana kawijakan-kawijakan pemda anu mengpar tina konsitusi bangsa Indonesia.
Masarakat Jawa Kulon, rahayat tatar Sunda, samemeh kabentuk pamarentahan kanagaraan kaasup provinsial tur distrik/kabupaten, geus ngawengku tatanan niley anu wijaksana dina nutaskeun sakur masalah sosial kalayan "herang caina beunang laukna". Lantaran para elite rahayat tatar Sunda harita tangtuna pageuh dina tetekon dasa pasanta katut parigeuingna. Teu saeutik mangsa bihari loba Pupuhu Elite Sunda anu "landung kandungan laer aisan" samemeh mutuskeun hiji perkara/masalah. Timbang-tinimbangan anu jero tur lantip pikir jembar manah eta teh dilantarankeun ulah aya balukar nu teu hade, utamana anu ngarugikeun masarakat/rahayat leutik.
Jadi kahareup, wayahna urang sakabeh rahayat tatar sunda, jawa kulon/jawa kulwan, kudu asak-asak nya ngejo dina milih pipamingpineun di Jawa Barat, ulah kabebenjokeun ku rupa, wandana, sok komo ku pangkat/status sosialna, sok komo parteyna, tapi leuwih poko ningali kumaha "laku lampahna, ules watekna, pola pikirna, jeung kapaduliana ka rahayatna nu teu pandang bulu, teu wiwilahan tapi ngauban, mayungan tur ngajaga katengtreman sakumna rahayatna. Utamana deui jaga, urang bisa boga pamingpin Ki Sunda teh anu enya-enya nanjeurkeun ajen inajen kamanusaan, kabangsaan, tur kayakinan kana kaagungan Nu Maha Murba ing Alam jagat sagemblengna.
Ayeuna jaman keur pahibut, nu mimiti pahibut ribut ti dapur, laju salembur, laju sanagara, sabab kalakuan "budak buncireung" hartina jalma-jalma elite anu korupsi, teu cukup jeung tara boga rasa "sukur" kanu Kagungan Cipta, Gusti Nu Maha Tunggal.
Jaman "SANGAR"..loba jalma nu "owah ku kayakinana"..loba jalma "owah ku harta bandana"..loba jalma "owah ku pangkat darajatna"...loba jalma "owah ku katurunanana/kamenakanana"..jeung sajabana.
Cenah, baris aya nu nyapih ku "budak angon" anu imahna di birit leuwi, pantona batu satangtung, ngangona ngangon kalakay jeung sajabana..jeung sajabana..Aya nu medar, eta teh ngandung harti yen "budak angon" teh lain sasaha, tapi saha bae anu bisa bener-bener jejem panceg pengkuh tur tigin dina kajembaran manah ngadegkeun jagat kamanusan, hartosna oge eta "budak agon" teh nyaeta manusa anu berperikamanusaan, anu bener-bener tekad-ucap katut lampahna sagaris, teu mengpar tina tetekon ajen inajen kamanusaan, teu boga sipat pasipatan sirik, pidik, munapek, jail, kaniaya, koret, anarkis, adigung adiguna, jeung pasipatan goreng sejena. aya teu nu kitu ayeuna? cuuung..ngacung !!!
Memang dina jaman "SANGAR" ataua "SAGALA SANGAR" ayeuna bisa kasebut jaman "EDAN loba nu GARELO".."gelo ku awewe, gelo ku harta banda, gelo ku pangkat, gelo ku darajat, gelo ku terah teureuh, gelo ku jabatan, gelo ku pamuji, jeung gelo-gelo liana...majar cenah mun urang teu milu "gelo" justru uarng teh nu kaasup "jalma gelo", kukituna teu saeutik kalobaan jalma kaasup pamingpin nagara urang loba nu milu "GARELO" da embung disebut "jalma gelo eta". Tah ieu nu kasebut " ikut arus nepi ka kabawa arus".
Ayeuna hese neangan pamingpin panutan urang Sunda anu bener-bener nangtung dina "BEBENERAN". Boh ti militerna, kaum rohaniwana, kaum politikusna, pajabat pamarentahana, jeung liana, sok komo para anggota (cenah) wakil rahayat mah (anggota dewan)..wawakil tapi leuwih beunghar batan anu ngawakilkeunana. Ti Presiden, Gubernur, bupati, walikota, camat, lurah/kades nepi ka RT/RW na aranglangka nu picontoeun nu bener, sok komo nu enya-enya ngabela ka rahayatna. Matak, ayeuna sigana geus wayahna "muntang ka sadagori" rahayat sakumna. Sabab, tatangkalan "pananggeuhan" mah geus beak ku hama nu geus "raregas" kari nungguan rungkadna ku jaman.
Boa enya, "budak angon teh" ayana dina "sadagori" eta. sanajan rahayat leutik asalna, tapi kuat dina "akar budaya bangsana, kuat dina adeg-adeg nu mandiri, tur kuat dina adeg-adeg ajen inajen kamanusaanana"..sinatria pilih tanding. sanajan 'sadagori' mah di handap, kaleyek, katincak, kakotoran, kahina samalah teu kapalire, tapi angger anteb "nanceb lemah, nanceb bumi pertiwi" nu ngandung maksud tetap "MIKANYAAH KA INDUNG NU NGANDUNG TUR INDUNG NU TEU NGAKANDUNG..BUMI PERTIWI SUNDA".
Sabab boga kasadaran, iwal ti manusa nu bakti indungna tur ngajen/hormat ka bapana (lemah cai jeung budayana) eta manusa geus boga kasadaran "kukuh pengkuh kana jangji" dikersakeun jadi hiji manusa nu ngabogaan cara jeung ciri bangsana", nu geus diguratkeun, dikudratkeun ku Hyang Cipta nu Ngersakeun.
Malsu budayana, lasut hirupna..malsu kamanusaanana, kasasar lampahna, malsu kabangsana, hianat kapribadiana...malsu ka rahayatna, sangsara batina dunya aheratna..malsu ka alam jeung lemah caina, marakayangan arwah akhirna...muga geura urang babarengan "hudang miajen deui kana jatidiri kabangsaanana."
Muga jaga, rentul-rentul kembang harepan Ki Sunda sing jaradi Sinatria tru Pamingpin rahayat nu sajati...dipicinta jeung micinta ka rahayat sakumna...
kontributor(C)I_Indrawardana
Maret, 24, 2011. Jatinangor
Selasa, 12 Oktober 2010
Siaran Pers Konferensi Internasional Resolusi PBB 1325
Siaran Pers
Asian Women Peacemaker’s Conference
The Inter-faith Perspective in Realizing the Role of Women Peacemaker in the
Implementation of UNSCR 1325
30 September 2010
‘Konferensi Perempuan Asia tentang Perdamaian yang Berperspektif Lintas Iman’ ini merupakan upaya untuk berbagi pengalaman dan menggunakan pengetahuan perempuan untuk membangun perdamaian. Konferensi ini dihadiri oleh organisasi-organisasi perempuan di Asia (Indonesia, Malaysia, India, Philipina, Nepal, Afganistan, Timor Leste) dengan dukungan aktivis perempuan lintas negara (Masyarakat Diaspora yang berdomisili di Belanda: dari Somalia, Burundy, dan Ethiopia) yang memiliki kepedulian terhadap isu perdamaian, khususnya untuk melihat sejauh mana Resolusi PBB 1325 disusun dan diimplementasikan oleh negara-negara. Konferensi ini diselenggarakan oleh: Komnas perempuan, MWPN (Multicultural Women Peacemaker Network), ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), IFOR/WPP (International Fellowship of Reconciliation-Women Peacemakers Program), yang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Resolusi PBB 1325 bagi Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan telah disahkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Oktober 2000 yang secara khusus menitikberatkan dampak perang pada perempuan serta kontribusi perempuan dalam pencegahan konflik dan upaya membangun perdamaian. Resolusi PBB 1325 adalah hukum internasional yang memandatkan negara-negara anggota PBB untuk mengimplementasikannya. Resolusi ini menjadi dasar untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah konflik dan menjamin keterlibatan/ partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tingkatan berkaitan dengan isu konflik dan perdamaian.
Salah satu pembelajaran dari negara yang telah mengimplementasikan Resolusi PBB 1325, dan berdasarkan analisis konflik yang banyak terjadi di Indonesia, seringkali interpretasi yang bias berkaitan dengan agamamenjadi bibit konflik yang baru dan dalam kondisi seperti ini, perempuan menjadi korban. Oleh karena itu, perspektif lintas iman perlu menjadi salah satu aspek yang penting diperhatikan dalam rangka mengimplementasikan Resolusi PBB 1325 ini.
Konfrensi ini merumuskan sejumlah isu penting berkaitan dengan 3 aspek:
1. Perlindungan; minimnya upaya perlindungan bagi perempuan korban di wilayah konflik dan paska konflik, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual, perempuan pengungsi, korban diskriminasi dan marginalisasi berbasis identitas budaya, iman, dan etnis
2. Promosi; pentingnya upaya pemberdayaan perempuan sebagai agen perdamaian serta mendorong munculnya pemimpin perempuan di komunitasnya masing-masing
3. Partisipasi; mengupayakan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, serta upaya-upaya lain dalam rangka paska konflik (misalnya repatriasi dan reparasi).
Konferensi Asia selama dua hari ini telah merekomendasikan:
1. Negara-negara menyusun Nasional Action Plan untuk memastikan penerapan Resolusi PBB 1325 menjadi agenda, strategi, dan komitmen Negara, yang diimplementasikan dalam kebijakan konkret Negara
2. Negara-negara memastikan terjadinya reformasi birokrasi, secara khusus reformasi sektor keamanan untuk mendukung upaya pencegahan dan penyelesaian konflik dengan perspektif perempuan dan lintas iman
3. Negara-negara menjamin perlindungan hak-hak perempuan korban konflik, promosi dalam rangka pemberdayaan perempuan, dan partisipasi perempuan dalam setiap tingkatan proses pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan upaya-upaya membangun perdamaian
Langganan:
Postingan (Atom)